Konvergensi Mazhab
Konvergensi Mazhab. Sepanjang sejarah pasca-Nabi Muhammad Saw, Islam diwarnai keragamanan mazhab dan aliran pemikiran dan praktik keagamaan

Konvergensi Mazhab

Sepanjang sejarah pasca-Nabi Muhammad Saw, Islam diwarnai keragamanan mazhab dan aliran pemikiran dan praktik keagamaan. Keragaman tidak terelakkan karena para fuqaha, mutakallimun, dan pemikir Muslim memiliki perbedaan dalam kemampuan intelektual, kecenderungan keagamaan, dan lingkungan sosialisasi dan kehidupan. Semua ini mempengaruhi penafsiran mereka masing-masing ketika berusaha memperjelas dan merinci ayat al-Quran dan hadits tertentu.

Perbedaan dan keragaman sering lebih banyak terkait dengan hal ranting (furu’iyyah), bukan pada soal-soal pokok fundamental (ushul) yang hampir tidak ada perbedaan. Salah satu contoh, sesuai amar ayat al-Quran, semua ulama sepakat shalat lima waktu wajib dikerjakan setiap Muslim; tetapi mereka berbeda pendapat apakah qunut perlu atau tidak perlu dilakukan pada waktu shalat Subuh.

Sejarah perbedaan dan keragaman di antara mazhab-mazhab fiqh melampaui masa yang panjang—lebih 14 abad. Meski para imam mazhab, khususnya Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah (Sunni) sejak dari Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Hanbali menekankan toleransi bermazhab, tidak jarang kalangan umat Islam sangat fanatik dengan mazhabnya masing-masing. Akibatnya, perbedaan-perbedaan furu’iyyah (trivial) sering menjadi sumber pertikaian dan konflik.

 

Walhasil, perbedaan furu’iyyah berkembang menjadi sektarianisme agama yang dalam skala tertentu bisa sangat bernyala-nyala, apalagi ketika sektarianisme tersebut berkelindan dengan kabilahisme dan etnisitas serta kekuatan politik. Sekali sektarianisme agama berbaur dengan pengelompokan sosiologis masyarakat keagamaan dan sekaligus didukung kekuasaan politik, ketika itu keadaan menjadi memburuk, membuat sangat sulit mengatasinya.

Sejauh perbedaan mazhab dan sektarianisme Muslim Indonesia jauh lebih beruntung dibanding umat Muslim kawasan lain. Hal ini terkait banyak dengan kenyataan bahwa sejak masa awal penyebaran Islam secara massif pada abad 12, mazhab fiqh dominan adalah Mazhab Syafi’i.

Hegemoni Mazhab Syafi’i kian sempurna sejak abad 17 ketika ulama Indonesia yang belajar di Haramayn—karena itu menjadi bagian integral jaringan ulama kosmopolitan—kembali ke tanah air untuk mengajarkan dan menuliskan karya fiqh Syafi’i. Mazhab-mazhab fiqh Sunni lain praktis sulit ditemukan sejak dulu sampai sekarang di antara Muslim Indonesia.

Meski mazhab Syafi’i dominan, hal ini bukan karena dukungan politik. Sejak masa kesultanan, proses hegemoni mazhab Syafi’i umumnya berlangsung secara alamiah. Apalagi sejak masa kekuasaan Belanda, kebanyakan umat Muslim Indonesia menjauhkan diri dari koptasi kolonialisme. Karena itu sejak masa kolonial Belanda sampai sekarang umat Islam Indonesia independen vis-a-vis kekuasaan politik seperti terlihat dalam posisi ormas-ormas Islam negeri ini.

 

Lebih jauh, mazhab fiqh tidak terkait dengan suku bangsa atau kelompok etnis; apalagi dengan ‘kabilah’ yang tidak eksis di Indonesia. Jauh daripada berbaur dan terkait khusus dengan suku bangsa yang begitu beragam, sebaliknya mazhab fiqh yang sama justru mempersatukan mereka. Karena itu misalnya suku Aceh atau Minang bisa merasa dekat dengan suku Jawa atau Bugis karena ibadah yang mereka kerjakan hampir sepenuhnya berlandaskan mazhab fiqh yang sama.

Karena itu sektarisme mazhab tidak pernah bernyala-nyala dalam masa pra-moderen (abad 20) Islam Indonesia. Pertikaian mulai muncul ketika wacana dan praksis modernisme atau reformisme Islam muncul dan berkembang di Indonesia terutama sejak dasawarsa kedua abad 20.

Pertikaian mazhabi itu misalnya terjadi antara ‘Kaum Muda’ dengan ‘Kaum Tua’ di Sumatera Barat, atau belakangan antara Muhammadiyah dengan NU. Pihak pertama dengan semangat reformisme dan pemurnian berhadapan dengan pihak kedua yang membela paham dan praktek keagamaan yang telah mentradisi selama berabad-abad.

Meski kedua pihak terlibat dalam suasana yang kadang-kadang kurang harmonis, mereka tidak pernah terlibat dalam konflik dan kekerasan secara signifikan yang berlangsung lama. Perbedaan dan pertikaian lebih banyak tersalur dalam wacana, polemik dan perbedaan.

Dalam keadaan seperti itu, berbagai perubahan politik, sosial dan keagamaan juga berlangsung cepat, khususnya sejak masa pasca-proklamasi kemerdekaan. Perubahan-perubahan politik dan ekonomi yang cepat dan berdampak panjang sejak pembangunan ekonomi Indonesia juga menimbulkan perubahan sosiologis-keagamaan umat Muslimin Indonesia yang menciptakan iklim kondusif bagi konvergensi mazhab Islam Indonesia.

Peningkatan pendidikan dan ekonomi serta interaksi lebih intens antar-orang dan masyarakat membuat kaum Muslim Indonesia kian lebih bersikap terbuka, inklusif, akomodatif dan toleran—termasuk dalam furu’iyyah. Karena itu pertikaian furu’iyyah hampir tidak lagi menjadi isyu.

Salah satu (jika tidak satu-satunya) masalah tersisa adalah terkait penentuan awal dan akhir Ramadhan; perbedaan antara mazhab hisab dan mazhab ru’yat. Perbedaan di antara kedua belah pihak ini sangat mungkin dapat terjembatani sehingga menciptakan konvergensi. Di sinilah pemerintah perlu terus berupaya membangun parameter dan kesepakatan di antara ormas-ormas Islam agar di masa depan yang panjang tidak ada lagi perbedaan dalam mengawali puasa dan merayakan Lebaran. (Oleh: Azyumardi Azra/ROL)

 

Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, Machasin, mengungkapkan urgensi UU Kerukunan Umat Beragama. Ia berharap undang-undang tersebut dapat direalisasikan tahun depan.

“UU ini dibuat supaya semua orang terlindungi menjalankan perintah agamanya, tapi juga mengatur pelaksanaan perintah agama itu supaya tidak mengganggu ketentraman yang lain,” kata Machasin kepada ROL, Rabu (22/7).

Menurut Machasin, pihaknya sudah dua kali mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh antarumat beragama. Pembicaraan lebih lanjut telah dilakukan, tapi menurutnya tahun ini sudah tidak mencukupi waktunya untuk memasukkan draft RUU tersebut ke DPR.

Seperti diketahui, Kementerian Agama RI saat ini masih dalam tahap merancang UU tentang perlindungan umat beragama. Salah satu faktor pendorong RUU ini adalah karena masih sering ditemukan kasus diskriminasi terhadap umat beragama di Indonesia untuk menjalankan ibadah dan syariat sesuai ajaran agama yang dianutnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Ahmad Satori Ismail. Ia menegaskan urgensi UU Perlindungan Umat Beragama dalam mendukung hubungan antarumat beragama. “Itu satu hal yang harus kalau ingin negeri ini aman,” kata dia Rabu Malam.

Menurut Kiai Satori, UU Perlindungan Umat Beragama harus ditegakkan secara baik dan direalisasikan dalam kehidupan nyata. Sebagaimana UUD 1945, kata dia, negara wajib untuk melakukan penjaminan terhadap pelaksanaan UU itu.

Ia menambahkan, tidak boleh ada kedzaliman terhadap salah satu kelompok umat beragama. UU Perlindungan Umat Beragama ini nantinya harus diterapkan secara adil supaya tidak memunculkan satu hal yang bisa membahayakan persatuan bangsa.

Pengamat dunia Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Anwar Abbas menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama tidak perlu didorong terkait adanya insiden penyerangan terhadap masjid dan umat Islam di Tolikara Papua. Sebab negara sudah punya Undang-Undang yang kuat untuk menjamin kebebasan umat beragama termasuk yang mengatur sangsi terhadap adanya tindak kekerasan terhadap umat beragama di Indonesia.

“Dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa, sila pertama sudah jelas, Ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam UU (pasal 28 E ayat 1) sudah dijelaskan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan masih ada pasal-pasal lain yang juga kuat. Buat apa lagi UU perlindungan umat beragama,” kata Anwar kepada ROL, Rabu (22/7).

Terkait kerusuhan yang terjadi di Tolikara Papua Jumat (17/7) kemarin, kata Anwar adalah menyengkut izin pendirian rumah ibadah yang masih menjadi pro dan kontra dengan masyarakat setempat. Padahal dalam aturan mendirikan rumah ibadah di Indonesia, kata Anwar, sudah ada surat keputusan bersama tig menteri yang juga dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin organisasi agama-agama di Indonesia.

Meski sudah ada surat keputusan bersama tiga menteri yang mengatur, Anwar menilai masih belum jelas sangsi terhadap pendirian rumah ibadah apabila tidak mendapatkan izin dari masyarakat setempat.

“Kalau menteri ingin membuat RUU, ya sanksinya dulu yang diperjelas. Karena aturan hukum dan juga sanksi hukum biar ada efek jera,” ujar Anwar. (/ROL)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *